Loading...

Wewenang Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Pengertian Peradilan Nasional - Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak-pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling terkait, sehingga terwujud keadilan hukum.

Lembaga peradilan bersifat merdeka, artinya kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dalam UUD 1945, pasal 24 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) dan (2); Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.


1.) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah agung (MA) berkedudukan sebagai peradilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Lembaga ini bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ini ditetapkan dalam UU no.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. MA berkedudukan di ibukota negara. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang semuanya berkedudukan sebagai Hakim Agung, dan jumlahnya paling banyak 60 orang, sedangkan sekretaris MA terdiri atas seorang sekretaris yang membawahi beberapa Direktur Jendral dan Kepada Badan.

Kekuasaan dan kewenangan MA, seperti termuat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 Tahun 2004, meliputi:
  • Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadulan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak kepada lembaga tinggi negara.
  • Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi.
  • Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
  • Mahkamah Agung dan pemerintah bersama-sama melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris.
  • Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan UU.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi diawali dengan dimunculkannya gagasan dalam amandemen ketiga konstitusi oleh MPR pada tahun 2001, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 Hasil Amandemen, yang disahkan pada 9 November 2001. Hasil Amandemen keempat atas kerja sama DPR dan Pemerintah, keluar UU no.24 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU no.24 tahun 2003 disebutkan ditentukan bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di negara RI yang bersifat merdeka, berkedudukan di ibu kota negara, Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembila orang Hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden dengan susunan seorang ketua merangkap anggota, seornag wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggora Hakim Konstitusi.

Kekuasaan dan Wewenang MK adalah sebagai berikut.
  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
  • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  • Memutuskan pembubaran partai politik.
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu)
  • Memberi keputusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur di dalam UU, seperti korupsi dan penyuapan, tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara lima tahun datau lebih, dan perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 UUD 1945.

3. Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial dan lahirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh adanya komitmen politik untuk memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung.

Kekuasaan dan Wewenang KY adalah sebagai berikut.
  • Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
  • Dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
  • Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan yang diduga melakukan pelanggaran perilaku hakim.
  • Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
  • Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Nah, itulah sedikit pengertian mengenai peradilan nasional, dan juga wewenang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Demikian artikel yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat untuk Anda.

loading...

Share this

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wewenang Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial"

Post a Comment