Loading...

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin - Sampai saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, kehiduan ekonomi Indonesia masih sangat suram akibattimbulnya pemberontakan PRRI/Permesta. Guna merencanakan pembangunan di bawah kabinet karya, pada tanggal 15 Agustus 1959 dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Muh. Yamin.

Baca: Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Cara pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi adalah dengan mengeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa Imperalisme mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terimpin.


Seriring dengan perubahan politik menuju dekomrasi terpimpin, ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin. Karna itu ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Ciri ekonomi terpimpin adalah semua aktivitas ekonomi desentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi sebagai berikut.

1. Penurunan Nilai Uang

Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang, seperti uang pecahan kertas Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000 akan dibekukan.

2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi

Pembentukan Deklarasi Ekonomi atau Dekon untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaanya, kondisi ini justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada tahun 1961 sampai 1962, harga barang-barang naik hingga 400 persen.

3. Kelanjutan Penurunan Nilai Uang

Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1.000 menjadi Rp 1 sehingga, uang rupiah baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Akibatnya, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

4. Sistem Lisensi

Kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama Sistem Lisensi. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor, hanyalah orang-orang yang mencapat lisensi atau izin khusus dari pemerintah.

5. Dewan Perancang Nasional

Perkembangan perekonomian Indonesia di mas Demokrasi Terpimpin merupakan pengembangan dari rencana-rencana pembangunan yang telah disusun di mas Demokrasi Perlementer yang tugasnya untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa.

Badan ini kemudian dinamakan dengan Dewan Perancang Nasional yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan RUUU Pembangunan Nasional Indonesia dan mengawasi serta menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut.

6. Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)

Karena terjadinya krisis likuiditas di berbagai faktor, baik itu pemerintah maupun swasta, membuat pemerintah membentuk Penitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dampak-dampak pelaksanaan kebijakan moneter. Pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap anggaran belanja negara serta mengawasi kinerja manajemen dan administrasi perusahaan swasta. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar aliran dana kredit rupiah dapat mengalir secara lancar untuk membiayai usaha yang signifikan bagi kehidupan rakyat Indonesia.

7. Bank Tunggal Milik Negara

Penetapan Presiden No. 7/1965 yang menetapkan pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan wadah bagi arus perputaran sirkulasi antarbank, baik itu bank sentral maupun bank umum.

Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demikian artikel yang dapay saya bagikan dan semoga bermanfaat.

loading...

Share this

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965"

Post a Comment