Loading...
Hak-Hak, Tugas dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945

Hak-Hak, Tugas dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945

 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, merupakan salah satu lembaga legeslatif dalam sistem pemerintahan berbentuk Trias Politika. Tugas utama DPR ini ialah berfungsi guna membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat dan anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. DPR merupakan dewan perwakilan rakyat yang berkedudukan di pusat, dan ada juga yang berkedudukan di provinsi/daerah yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).


Nah, berikut ini adalah beberapa hak-hak DPR, beserta tugas dan wewenang DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak-Hak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut.
  1. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang dibuatnya.
  2. Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang.
  3. Hak angket adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Hak bertanya adalah hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada presiden atau pemerintah tentang suatu masalah atau kebijakan pemerintah tertentu yang penting.
  5. Hak bujet adalah hak DPR untuk ikut menentukan dan merumuskan tentang anggaran keuangan dalam bentuk APBN.
  6. Hak imunitas adalah hak anggota DPR, MPR, DPD, dan DPRD untuk tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, dan DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib serta kode etik masing-masing.
  7. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan atau tentang kejadian luar biasa di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Berikut adalah tugas dan wewenang DPR menurut UUD 1945.
  1. Membentuk undang-undang yang di bahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  2. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
  3. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta dari negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
  5. Memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Nah, itulah beberapa hak, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 lengkap. Sekian informasi yang dapat freedomsiana.com bagikan dan semoga bermanfaat untuk Anda semua.
Read More
Tata Kelola Pemerintah Yang baik (Good Governance)

Tata Kelola Pemerintah Yang baik (Good Governance)

Tata kelola pemerintahan yg baik (Good Governance) - Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama, dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pengelolaan pemerintah yang baik melibatkan semua unsur dalam pemerintahan, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga nonpemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat). Lalu bagaimanakah konsep pemerintahan yang baik? berikut uraian lengkap beserta jawabannya!


Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat karena pemerintahan dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah dan rakyat bekerja sama untuk merencanakan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kehendak semua orang serta langkah-langkah untuk mewujudkannya.

Pengertian Good Governance

Pengertian good governance menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut.
  1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu.
  2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.
  3. Unsur warga masyarakat.

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Adapun ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik menurut Laode Ida adalah sebagai berikut.
  1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi.
  2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
  3. Proses penguatan diri sendiri, ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
  4. Keseimbangan kekuatan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
  5. Independensi, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Syarat Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan beberapa persyaratan berkut.
  1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.
  2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
  3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.
  4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan informasi yang bersumber dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.
  5. Adanya transparasi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (right to information) keputusan pemerintah terjamin.

Hubungan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Dalam tahap perkembangan selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan struktur pemerintahan yang meliputi hal-hal berikut.
  1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. Contoh: pemerintah mengendalikan harga sembako agar sesuai dengan harga pasar.
  2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh: pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.
  3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Contoh: pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
  4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrasi). Contoh: mengadakan pertemuan antara tokoh masyarakat, pejabat birokrasi dan politisi.
  5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan serta perdesaan. Contoh: memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk perdesaan yang bekerja di perkotaan.
  6. Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).
  7. Hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Nah itulah pengelasan lengkap mengenai tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari pengertian good governance, ciri-ciri, syarat dan hubungan tata kelola pemerintah yang baik. Sekian informasi yang dapat freedomsiana.com bagikan dan semoga bermanfaat. 
Read More
Suprastruktur Politik di Indonesia dan Lembaga-Lembaganya

Suprastruktur Politik di Indonesia dan Lembaga-Lembaganya

Penyelanggaraan pemerintah di sebuah negara harus berjalan dengan baik demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Oleh karena itulah dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang dapat bekerja degan baik yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Lembaga-lembaga negara harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, menjalankan pemerintahan yang jujur, bersih, dan transparant. Apakah Anda memahami tugas dan kewajiban lembaga-lembaga di negara Indonesia? Jika belum mari kita mulai dari suprastuktur politik di Indonesia.

Pengertian Suprastruktur Politik

Suprastruktur Politik atau The Governmental Political Sphere adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan yang lain. Membicarakan negara tentu tidak akan lepas dari istilah politik. Sebagai warga negara Indonesia tentu kita tidak ingin melewatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara kita. Salah satunya adalah sistem politik yang memang menjadi hal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kita tidak hanya mengetahui dan mempelajarinya, tetapi kita juga perlu untuk terlibat di dalamnya. Sebuah negara akan berdiri dengan kukuh jika seluruh komponen masyarakat mendukungnya.


Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Untuk menjalankan sistem politik dalam diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastuktur dan infrastruktur.

Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara satu dan yang lain. Komponen suprastruktur politik merupakan hal kompleks yang menyangkut lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan lembaga-lembaga negara. Alat-alat negara yang termasuk dalam suprastruktur politik pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Lembaga Suprastruktur Politik

Berikut adalah lembaga-lembaga suprastruktur politik yang ada di Indonesia.

1. Lembaga Pelaksana Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum (Legislatif)

Berikut adalah tiga fungsi pokok lembaga legislatif di Indonesia.
  • Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang.
  • Fungsi pengawasan/kontrol adalah fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.
  • Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Lembaga Pelaksana Fungsi Penerapan Kebijakan (Eksekutif)

Dalam sistem politik Indonesia pelaksana fungsi kebijakan (eksekutif) adalah presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri. Setelah mengalami amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan pasal 6A UUD 1945. Presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai jabatan presiden termuat dalam pasal 7 UUD 1945. Presiden mempunyai beberapa wewenang seperti yang diatur dalam UUD 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

3. Lembaga Pelaksana Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan (Yudikatif)

Lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia adalah Mahkamah  Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan yang berada di bawahnya (pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama) dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selain lembaga-lembaga tersebut, masih ada lembaga yang masuk dalam suprastruktur politik di Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY).

Read More
(3) Tri Kerukunan Umat Beragama dan Penjelasannya

(3) Tri Kerukunan Umat Beragama dan Penjelasannya

Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia - Agama menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. Agama mengatur tentang hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesama. Agama mengajarkan semua hal kebaikan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, salah satunya menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, baik yang seagama maupun yang berbeda agama.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin hubungan dengan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Di Indonesia diakui beberapa agama. Untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai harus diterapkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama tersebut.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial, tingkat kekayaan, suku ras, golongan, maupun keturunan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama dan warga yang berlainan agama.



Tri Kerukunan Umat Beragama

Di Indonesia kita mengenai konsep trikerukunan umat beragama, yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Kerukunan Internal Umat Segama
Maksud dari kerukunan umat segama adalah adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan alaman dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu, sesama umat seagama tidak boleh saling menghina, bermusuhan, bahkan menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan yang muncul tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

2. Kerukunan Antarumat Berbeda Agama
Setiap agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antarumat berbeda agama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama dalam proses pergaulan dalam masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukkan ajaran agama.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrem yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Adapun bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan dialog antarumat beragama yang di dalamnya bukan membahas masalah perbedaan, melainkan masalah kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat.

3. Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah
Maksud dari kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah adalah masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati peraturan agamanya masing-masing, tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Nah, itulah 3 Tri Kerukunan Umat Beragama beserta penjelasannya yang dapat saya bagikan untuk Anda. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, sekian dan semoga bermanfaat.

Read More
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di indonesia

Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang menyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah dengan selalu menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pancasila pun hal tersebut termuat dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, juga termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...". Kedua hal tersebut cukup memberi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragaman.

Pengertian Kemerdekaan Beragaman dan Berkepercayaan

Agama merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Agama menjadi dasar bagi kita dalam melakukan semua perbuatan. Dari bangun tidur hingga tidur kembali kita tak lepas dari kegiatan beragaman. Sebelum dan sesudah memulai pelajaran di sekolah Anda mengucapkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Bagitu pula ketika berada di rumah. Kita melakukan kegiatan beragaman dengan nyaman, artinya tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun. Hal itu disebabkan di Indonesia terdapat hak atas kebebasan untuk beragaman atau berkepercayaan.


Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap warga negara bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, serta tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik pemerintah, pejabat, tokoh agama, masyarakat, maupun keluarga sendiri.

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul karenna secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan ataupun menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain.

Kebebasan beragama di Indonesia memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi kita dalam menjalankan agama yang kita yakini. Kebebasan beragama bukan berarti kita boleh untuk tidak beragama, atau boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kebebasan beragaman juga bukan berarti kita bebas untuk beribadah walaupun tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang kita anut, atau melakukan perbuatan yang dapat menodai agama dan kepercayaan kita.

Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijamin dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang bebas memluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" dan ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Kebebasan memluk agama juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu".

Negara Indonesia menjunjung tinggi semua agama yang diakui di Indonesia.  Adapun sikap negara terhadap agama yang ada di Indonesia adalah melindungi dan menjamin para pemeluknya untuk dapat menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman serta memberi kesempatan dan perlakuan yang sama pada tiap-tiap agama. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.
  • Negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran agama dalam sekolah-sekolah formal.
  • Negara menjamin kemerdekaan kepada warga negaranya dalam hal memluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.
  • Negara mempersilahkan agama untuk menentukan syariat sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mewajibkan dengan hukum negara.

Makna Kemerdekaan Beragama Bagi Bangsa Indonesia

Pada dasarnya makna kemerdekaan tidak terbatas dalam hal infrastuktur, pendidikan, ekonomi dan pembangunan saja, melainkan kebebasan dalam beragaman juga termasuk ke dalam salah satu kemerdekaan yang sepatutnya diperjuangkan.

Makna kemerdekaan beragaman bagi bangsa Indonesia adalah kondisi dimana setiap orang masing-masing warga negara Indonesia mendapatkan bebebasan dalam memilih serta menjalankan keyakinan dan kepercayaan agama yang dianut selama tidak menyimpang dengan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan perintah dan tuntunan dari agamanya masing-masing dengan maksimal tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak.

Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama

Berikut ciri-ciri kemerdekaan beragama di Indonesia.
  1. Setiap Orang Bebas Memeluk Agama Tertentu
  2. Kebebasan Beribadah Dijamin oleh Negara
  3. Setiap Orang Bebas untuk Memilih Agamanya
  4. Tidak Boleh Ada Paksaan dalam Beragama
  5. Ketentuan Hukum Dapat Membatasi Penentuan dan Pelaksanaan Agama
  6. Pendidikan Keagamaan Harus Disesuaikan
  7. Ada Anggaran untuk Pendidikan Keagamaan

Nah, itulah penjelasan mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia sesuai UUD, beserta makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia, dan ciri-ciri kemerdekaan beragama itu sendiri. Sekian informasi yang dapat freedomsiana bagikan dan semoga bermanfaat.
Read More
Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh/memiliki kewarganegaraan suatu negara. Bedanya, ada negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan asas ius soli dan asas ius sanguinis.

Dalam proses naturalisasi, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan atau menempuh prosedur pewarganegaraan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat ia menginginkan menjadi warga negara tersebut.

Persyaratan dan prosedur dari tiap-tiap negara mengenai naturalisasi berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Pada umumnya, persyaratan beserta prosedur mengenai naturalisasi tersebut diatur dalam perundang-undangan tentang kewarganegaraan.


Meskipun tiap negara memiliki perbedaan persyaratan perundang dan prosedur pewarganegaraan, secara umum terdapat dua cara pewarganegaraan atau disebut dengan stelsel, yaitu sebagai berikut.
  • Stelsel aktif, yaitu bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif.
  • Stelsel pasif, yaitu bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif).
Berdasarkan kedua stelsel tersebut, terdapat dua hak yang dimiliki oleh setiap warga negara terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut.
  • Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
  • Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewargenagaraan (dalam stelsel pasif)
Di Indonesia, syarat memperoleh kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006.

Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, sementara orang dari bangsa asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan tersebut dinamakan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Naturalisasi Biasa

Syarat-syarat naturalisasi biasa adalah bagai berikut.
  1. Berusia 18 tahun atau sudah menikah.
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih.
  6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
  7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
  8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

b. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda.

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
Berikut penyebab seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
  • Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
  • Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
  • Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
  • Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
  • Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
  • Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
  • Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
  • Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraannya yang masing berlaku dari negara lain atas namanya.
  • Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

Nah, itulah 8 syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia atau pewarganegaraan atau naturalisasi, beserta penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Demikian artikel yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat untuk Anda.
Read More
4 Asas Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006

4 Asas Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006

Asas Kewarganegaraan - Setiap warga negara harus mempunyai status kewarganegaraan yang jelas. Hal tersebut juga merupakan hak bagi mereka. Dengan adanya status kewarganegaraan yang jelas, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya, misalnya hak untuk mendapat perlindungan dan kewajiban untuk membayar pajak.

Di Indonesia, hak tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Status kewarganegaraan penting untuk dimiliki karena berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara ataupun hak dan kewajiban negara atas warganya.


Dalam Konvensi Den Haag tahun 1930 pasal 1 dijelaskan bahwa penentuan pewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan. Namun, hak mutlak tersebut dibatasi oleh general principles atau prinsip-prinsip umum hukum internasional tentang kewarganegaraan sehingga harus memperhatikan hal-hal berikut.
  • Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di Benua Eropa juga warga negaranya.
  • Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan atas dasar unsur-unsur primordial yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum tadi. Sebagai contoh, suatu negara tidak boleh menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negaranya hanyalah orang yang beragama Islam dan Kristen.

Adapun cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat menggunakan dua macam asas yang berlaku, yaitu atas dasar kelahiran dan atas dasar perkawinan.

Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran (Asas Kelahiran)

1. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Tempat Kelahiran (Ius Soli)
Ius soli merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang berdasarkan pada daerah atau tempat tinggal seseorang dilahirkan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa siapapun yang lahir di negara yang menganut asas ius soli, ia akan menjadi warga negara dari negara tersebut. Contoh: seseorang yang lahir di negara X akan menjadi warga negara X meskipun orang tuanya adalah warga negara Y. Negara yang menganut asas ius soli antara lain Argentina, Amerika Serikat, dan Brasil.

2. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Hubungan Darah/Keturunan (Ius Sanguinis)
Ius sanguinis merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan sehingga yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan tempat ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh: seseorang yang lahir di negara X tetapi orang tuanya warga negara Y, orang tersebut tetap berkewarganegaraan Y. Negara yang menganut asas ini antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Belanda, dan Filipina.

Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

1. Asas Kesatuan Hukum
Asas kesatuan hukum merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada salah satu pihak, apakah wanita atau laki-laki. Apakah suami yang harus mengikuti kewarganegaraan istrinya atau sebaliknya? Pada prinsipnya kedua alternatif ini dapat saja terjadi, tetapi pada umumnya pihak istrilah yang mengikuti kewarganegaraan suaminya.

2. Asas Persamaan Derajat
Menurut asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri tetap menyandang kewarganegaraannya seperti sebelum mereka menikah. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional masing-masing negara, asas persamaan derajat mempunyai aspek positif, yaitu menghindarkan terjadinya penyelundupan hukum.

Asas Kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam penentuan kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut.
  1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
  2. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undnag.

Nah, itulah penjelasan mengenai asas penentuan kewarganegaraan beserta asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai kewarganegaraan dan semoga bermanfaat.
Read More