Loading...
Suprastruktur Politik di Indonesia dan Lembaga-Lembaganya

Suprastruktur Politik di Indonesia dan Lembaga-Lembaganya

Penyelanggaraan pemerintah di sebuah negara harus berjalan dengan baik demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. Oleh karena itulah dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang dapat bekerja degan baik yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Lembaga-lembaga negara harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, menjalankan pemerintahan yang jujur, bersih, dan transparant. Apakah Anda memahami tugas dan kewajiban lembaga-lembaga di negara Indonesia? Jika belum mari kita mulai dari suprastuktur politik di Indonesia.

Pengertian Suprastruktur Politik

Suprastruktur Politik atau The Governmental Political Sphere adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan yang lain. Membicarakan negara tentu tidak akan lepas dari istilah politik. Sebagai warga negara Indonesia tentu kita tidak ingin melewatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara kita. Salah satunya adalah sistem politik yang memang menjadi hal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kita tidak hanya mengetahui dan mempelajarinya, tetapi kita juga perlu untuk terlibat di dalamnya. Sebuah negara akan berdiri dengan kukuh jika seluruh komponen masyarakat mendukungnya.


Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Untuk menjalankan sistem politik dalam diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastuktur dan infrastruktur.

Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara satu dan yang lain. Komponen suprastruktur politik merupakan hal kompleks yang menyangkut lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan lembaga-lembaga negara. Alat-alat negara yang termasuk dalam suprastruktur politik pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Lembaga Suprastruktur Politik

Berikut adalah lembaga-lembaga suprastruktur politik yang ada di Indonesia.

1. Lembaga Pelaksana Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum (Legislatif)

Berikut adalah tiga fungsi pokok lembaga legislatif di Indonesia.
  • Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang.
  • Fungsi pengawasan/kontrol adalah fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.
  • Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Lembaga Pelaksana Fungsi Penerapan Kebijakan (Eksekutif)

Dalam sistem politik Indonesia pelaksana fungsi kebijakan (eksekutif) adalah presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri. Setelah mengalami amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan pasal 6A UUD 1945. Presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan mengenai jabatan presiden termuat dalam pasal 7 UUD 1945. Presiden mempunyai beberapa wewenang seperti yang diatur dalam UUD 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

3. Lembaga Pelaksana Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan (Yudikatif)

Lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia adalah Mahkamah  Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan yang berada di bawahnya (pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama) dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selain lembaga-lembaga tersebut, masih ada lembaga yang masuk dalam suprastruktur politik di Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY).

Read More
(3) Tri Kerukunan Umat Beragama dan Penjelasannya

(3) Tri Kerukunan Umat Beragama dan Penjelasannya

Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia - Agama menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. Agama mengatur tentang hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesama. Agama mengajarkan semua hal kebaikan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, salah satunya menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, baik yang seagama maupun yang berbeda agama.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin hubungan dengan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Di Indonesia diakui beberapa agama. Untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai harus diterapkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama tersebut.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial, tingkat kekayaan, suku ras, golongan, maupun keturunan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama dan warga yang berlainan agama.



Tri Kerukunan Umat Beragama

Di Indonesia kita mengenai konsep trikerukunan umat beragama, yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Kerukunan Internal Umat Segama
Maksud dari kerukunan umat segama adalah adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan alaman dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu, sesama umat seagama tidak boleh saling menghina, bermusuhan, bahkan menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan yang muncul tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

2. Kerukunan Antarumat Berbeda Agama
Setiap agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antarumat berbeda agama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama dalam proses pergaulan dalam masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukkan ajaran agama.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrem yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Adapun bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan dialog antarumat beragama yang di dalamnya bukan membahas masalah perbedaan, melainkan masalah kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat.

3. Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah
Maksud dari kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah adalah masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati peraturan agamanya masing-masing, tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Nah, itulah 3 Tri Kerukunan Umat Beragama beserta penjelasannya yang dapat saya bagikan untuk Anda. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, sekian dan semoga bermanfaat.

Read More
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di indonesia

Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang menyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah dengan selalu menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pancasila pun hal tersebut termuat dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, juga termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur...". Kedua hal tersebut cukup memberi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragaman.

Pengertian Kemerdekaan Beragaman dan Berkepercayaan

Agama merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Agama menjadi dasar bagi kita dalam melakukan semua perbuatan. Dari bangun tidur hingga tidur kembali kita tak lepas dari kegiatan beragaman. Sebelum dan sesudah memulai pelajaran di sekolah Anda mengucapkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Bagitu pula ketika berada di rumah. Kita melakukan kegiatan beragaman dengan nyaman, artinya tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun. Hal itu disebabkan di Indonesia terdapat hak atas kebebasan untuk beragaman atau berkepercayaan.


Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap warga negara bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, serta tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik pemerintah, pejabat, tokoh agama, masyarakat, maupun keluarga sendiri.

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul karenna secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan ataupun menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain.

Kebebasan beragama di Indonesia memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi kita dalam menjalankan agama yang kita yakini. Kebebasan beragama bukan berarti kita boleh untuk tidak beragama, atau boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kebebasan beragaman juga bukan berarti kita bebas untuk beribadah walaupun tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang kita anut, atau melakukan perbuatan yang dapat menodai agama dan kepercayaan kita.

Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing dijamin dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang bebas memluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" dan ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Kebebasan memluk agama juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu".

Negara Indonesia menjunjung tinggi semua agama yang diakui di Indonesia.  Adapun sikap negara terhadap agama yang ada di Indonesia adalah melindungi dan menjamin para pemeluknya untuk dapat menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman serta memberi kesempatan dan perlakuan yang sama pada tiap-tiap agama. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.
  • Negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran agama dalam sekolah-sekolah formal.
  • Negara menjamin kemerdekaan kepada warga negaranya dalam hal memluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.
  • Negara mempersilahkan agama untuk menentukan syariat sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mewajibkan dengan hukum negara.

Makna Kemerdekaan Beragama Bagi Bangsa Indonesia

Pada dasarnya makna kemerdekaan tidak terbatas dalam hal infrastuktur, pendidikan, ekonomi dan pembangunan saja, melainkan kebebasan dalam beragaman juga termasuk ke dalam salah satu kemerdekaan yang sepatutnya diperjuangkan.

Makna kemerdekaan beragaman bagi bangsa Indonesia adalah kondisi dimana setiap orang masing-masing warga negara Indonesia mendapatkan bebebasan dalam memilih serta menjalankan keyakinan dan kepercayaan agama yang dianut selama tidak menyimpang dengan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan perintah dan tuntunan dari agamanya masing-masing dengan maksimal tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak.

Ciri-Ciri Kemerdekaan Beragama

Berikut ciri-ciri kemerdekaan beragama di Indonesia.
  1. Setiap Orang Bebas Memeluk Agama Tertentu
  2. Kebebasan Beribadah Dijamin oleh Negara
  3. Setiap Orang Bebas untuk Memilih Agamanya
  4. Tidak Boleh Ada Paksaan dalam Beragama
  5. Ketentuan Hukum Dapat Membatasi Penentuan dan Pelaksanaan Agama
  6. Pendidikan Keagamaan Harus Disesuaikan
  7. Ada Anggaran untuk Pendidikan Keagamaan

Nah, itulah penjelasan mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia sesuai UUD, beserta makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia, dan ciri-ciri kemerdekaan beragama itu sendiri. Sekian informasi yang dapat freedomsiana bagikan dan semoga bermanfaat.
Read More
Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh/memiliki kewarganegaraan suatu negara. Bedanya, ada negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan asas ius soli dan asas ius sanguinis.

Dalam proses naturalisasi, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan atau menempuh prosedur pewarganegaraan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat ia menginginkan menjadi warga negara tersebut.

Persyaratan dan prosedur dari tiap-tiap negara mengenai naturalisasi berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Pada umumnya, persyaratan beserta prosedur mengenai naturalisasi tersebut diatur dalam perundang-undangan tentang kewarganegaraan.


Meskipun tiap negara memiliki perbedaan persyaratan perundang dan prosedur pewarganegaraan, secara umum terdapat dua cara pewarganegaraan atau disebut dengan stelsel, yaitu sebagai berikut.
  • Stelsel aktif, yaitu bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif.
  • Stelsel pasif, yaitu bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif).
Berdasarkan kedua stelsel tersebut, terdapat dua hak yang dimiliki oleh setiap warga negara terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut.
  • Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
  • Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewargenagaraan (dalam stelsel pasif)
Di Indonesia, syarat memperoleh kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006.

Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, sementara orang dari bangsa asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan tersebut dinamakan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Naturalisasi Biasa

Syarat-syarat naturalisasi biasa adalah bagai berikut.
  1. Berusia 18 tahun atau sudah menikah.
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih.
  6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
  7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
  8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

b. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda.

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
Berikut penyebab seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
  • Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
  • Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
  • Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
  • Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
  • Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
  • Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
  • Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
  • Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraannya yang masing berlaku dari negara lain atas namanya.
  • Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

Nah, itulah 8 syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia atau pewarganegaraan atau naturalisasi, beserta penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Demikian artikel yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat untuk Anda.
Read More
4 Asas Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006

4 Asas Kewarganegaraan Menurut UU No.12 Tahun 2006

Asas Kewarganegaraan - Setiap warga negara harus mempunyai status kewarganegaraan yang jelas. Hal tersebut juga merupakan hak bagi mereka. Dengan adanya status kewarganegaraan yang jelas, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya, misalnya hak untuk mendapat perlindungan dan kewajiban untuk membayar pajak.

Di Indonesia, hak tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Status kewarganegaraan penting untuk dimiliki karena berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara ataupun hak dan kewajiban negara atas warganya.


Dalam Konvensi Den Haag tahun 1930 pasal 1 dijelaskan bahwa penentuan pewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan. Namun, hak mutlak tersebut dibatasi oleh general principles atau prinsip-prinsip umum hukum internasional tentang kewarganegaraan sehingga harus memperhatikan hal-hal berikut.
  • Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di Benua Eropa juga warga negaranya.
  • Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan atas dasar unsur-unsur primordial yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum tadi. Sebagai contoh, suatu negara tidak boleh menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negaranya hanyalah orang yang beragama Islam dan Kristen.

Adapun cara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat menggunakan dua macam asas yang berlaku, yaitu atas dasar kelahiran dan atas dasar perkawinan.

Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran (Asas Kelahiran)

1. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Tempat Kelahiran (Ius Soli)
Ius soli merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang berdasarkan pada daerah atau tempat tinggal seseorang dilahirkan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa siapapun yang lahir di negara yang menganut asas ius soli, ia akan menjadi warga negara dari negara tersebut. Contoh: seseorang yang lahir di negara X akan menjadi warga negara X meskipun orang tuanya adalah warga negara Y. Negara yang menganut asas ius soli antara lain Argentina, Amerika Serikat, dan Brasil.

2. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Hubungan Darah/Keturunan (Ius Sanguinis)
Ius sanguinis merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan sehingga yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan tempat ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh: seseorang yang lahir di negara X tetapi orang tuanya warga negara Y, orang tersebut tetap berkewarganegaraan Y. Negara yang menganut asas ini antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Belanda, dan Filipina.

Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

1. Asas Kesatuan Hukum
Asas kesatuan hukum merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada salah satu pihak, apakah wanita atau laki-laki. Apakah suami yang harus mengikuti kewarganegaraan istrinya atau sebaliknya? Pada prinsipnya kedua alternatif ini dapat saja terjadi, tetapi pada umumnya pihak istrilah yang mengikuti kewarganegaraan suaminya.

2. Asas Persamaan Derajat
Menurut asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri tetap menyandang kewarganegaraannya seperti sebelum mereka menikah. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional masing-masing negara, asas persamaan derajat mempunyai aspek positif, yaitu menghindarkan terjadinya penyelundupan hukum.

Asas Kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam penentuan kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut.
  1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
  2. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undnag.

Nah, itulah penjelasan mengenai asas penentuan kewarganegaraan beserta asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai kewarganegaraan dan semoga bermanfaat.
Read More
Pasal UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Pasal UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1, disebutkan bahwa "Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan". Dalam pemahaman sebagian besar masyarakat, warga negara atau rakyat disamakan dengan penduduk, padahal keduanya adalah hal yang berbeda.


Penduduk dan Warga Negara

Berikut adalah penjelasan R.G. Kartasapoetra mengenai kedua hal tersebut.

a. Orang yang disebut rakyat suatu negara haruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itu benar-benar tunduk pada UUD negara yang berlaku, mengakui kekuasaan negara tersebut, dan mengakui wilayah negara tadi sebagai wilayah tanah airnya yang hanya satu-satunya.

b. Adapun penduduk adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara yang bersangkutan. Sebaliknya, bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu, artinya mereka tidak bermaksud bertempat tinggal dalam waktu yang lama di wilayah negara yang bersangkutan.


Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat mengandung pengertian yang sama dengan warga negara. Adapun penduduk mempunya makna yang lebih luas, yaitu meliputi warga negara atau rakyat dan bukan warga negara/warga negara asing. Dalam hal ini yang terpenting adalah menyangkut aspek domisili.

Penduduk dan Bukan Penduduk

Oleh karena itu, penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Penduduk warga negara adalah orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya dan undang-undang dasar negaranya, serta mengakui kekuasaan negara walaupun yang bersangkutan berada di luar negari selama tidak memutuskan hubungan kewarganegaraannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.

b. Penduduk bukan warga negara (orang asing) adalah orang yang hanya memiliki hubungan hukum dengan suatu negara selama orang yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Iindonesia, seorang dikatakan sebagai penduduk apabila selama satu tahun berturut-turut di wilayah Indonesia, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama kurang dari satu tahun atau sementara.

Warga Negara Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 2006

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, yang termasuk warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.
  1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
  3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
  4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
  5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
  7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
  8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin.
  9. Anak yang lahir di wilayaj negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
  11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
  12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
  13. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
  14. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar pernikahan yang sah, sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
  15. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Nah itulah pengertian mengenai warga negara Indonesia menurut UU No. 12 tahun 2006 tentantang kewarganegaraan, beserta perbedaan penduduk dan warga negara, plus penduduk dan bukan penduduk. Sekian informasi yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat.

Read More
√ Wilayah Indonesia: Daratan, Lautan, Udara dan ekstrateritorial

√ Wilayah Indonesia: Daratan, Lautan, Udara dan ekstrateritorial

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia - Tahukan Anda mengapa Indonesia mendapat sebutan sebagai negara maritim? Hal itu karena Indonesia mempunyai wilayah kelautan yang sangat luas.

Wilayah berarti daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan, atau pengawasan. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Adapun wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah berupa lautan (perairan). Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di ntara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang strategis membuat kedudukan Indonesia penting bagi dunia dari sudut sosial, ekonomi, politik, dan militer.


Sejak dahulu, gugusan pulau di Indonesia terkenal dengan sebutan Nusantara. Istilah Nusantara digunakan untuk mengambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Walaupun wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau, semuanya terikat dalam satu kesatuan negara,yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut yang termasuk wilayah negara Indonesia.

Wilayah Daratan

Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan berlangsung pemerintahan Republik Indonesia. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan perkebunan. Adapun di bawah daratan Indonesia terkandung kekayaan alam berupa bahan tambang, seperti emas, perak, batu bara, dan tembaga.

Wilayah Lautan (Perairan)

Lautan atau perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Sehubungan dengan itu, terdapat dua konsepsi pokok tentang wilayah laut, yaitu sebagai berikut.

  1. Res nullius, menyatakan bahwa laut yang tidak ada pemiliknya dapat diambil dan dimiliki oleh tiap-tiap negara.
  2. Res communis, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh tiap-tiap negara.
Menurut konsep umum, demi menunjang keselamatan negara, setiap negara berhak atas bagian tertentu laut yang berbatasan dengan wilayah daratan negaranya sebagai bagian wilayah teritorialnya. Dalam hal ini yang diberlakukan adalah semua ketentuan atau peraturan negaranya.

Batas laut teritorial sesuai dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantir tahun 1939 yang menyatakan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai terendah pada tiap-tiap pulau di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum Belanda, yaitu Bynkershoek.

Pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda terdapat suatu konsepsi peraturan tentang wilayah laut Indonesia, yaitu setiap pulau atau sekelompok pulau di Indonesia memiliki wilayah laut tersendiri. Peraturan ini mengakibatkan terpisahnya antarpulau dan sekelompok pulau yang satu dengan kelompok pulau lainnya. Secara geografis, hal tersebut tidak mendukung asas negara kesatuan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Setelah merdeka dan berdaulat penuh, negara Indonesia mempunyai hak mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kamanan dan keselamatan negara. Langkah selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Juanda yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia 12 mil diukur dari garis pantai. Konsep ini kemudian menjadi pangkal tolak terwujudnya konsep Wawasan Nusantara.

Wiayah laut Indonesia meliputi sebagai berikut.

1) Zona Laut Teritorial
Batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil laut, garis teritorial ditarik sama jauh dari masing-masing negara tersebut.

Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial, sedangkan laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut Nusantara).  Adapun garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara memiliki kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial.

2) Zona Landas Kontinen
Landas kontinen adalah wailayah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih. Ketentuan ini ditujukan untuk kepentingan penguasaan dan yurisdiksi kekayaan dalam dasar laut dengan negara tetangga. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3) Zona Ekonomi Eksklusif
Zona Ekonomi Eksklusif  merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah itu, negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi. Negara juga berhak menangkap nelayan asing yang ketahuan menangkap ikan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Wilayah Udara

Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Di forum internasional belum ada kesepakatan tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Dalam pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang telah diganti dengan Konvensi Chicago tahun 1944 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wailayah udaranya.

Wilayah Ekstrateritorial

Ekstrateritorial adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun daerah tersebut berada di wilayah kekuasaan negara lain. Daerah ekstrateritorial meliputi sebagai berikut.

1) Kapal yang Berlayar di Bawah Bendera Suatu Negara
Kapal yang berlayar menggunakan bendera suatu negara dianggap sebagai wilayah negara yang benderanya dikibarkan, baik ketika kapal itu sedang berlayar di laut lepas maupun berada di wilayah negara lain.

2) Kedutaan atau Perwakilan Tetap di Wilayah Negara lain
Di wilayah ini diberlakukan larangan terhadap alat negara, misalnya polisi atau pejabat kehakiman yang memasuki suatu negara tanpa izin dari pihak kedutaan. Setiap ada perwakilan diplomatik di suatu negara, pasti terdapat daerah ekstrateritorial. Hal ini didasarkan pada hukum internasional hasil kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen tahun 1818.

Nah, itulah pemetaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu daratan, lautan, udara dan ekstrateritorialnya. Sekian Informasi yang dapat saya bagikan mengenai wilayah Indonesia dan semoga bermanfaat.

Read More