5 Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang Politik

Kebijakan Jepang di Bidang Politik - Sejak berkuasanya Jepang di Indonesia, pemerintahannya kemudian membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang.

Satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Organisasi ini mendapat simpati masyarakat sehingga berkembang dengan cepat. Karena khawatir membahayakan kepentingannya, Jepang kemudian membubarkannya pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan K.H. Hasyin Asj'ari sebagai pemimpinnya.

Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerak para tokoh pergerakan terutama yang bersikap nonkooperatif terhadap Jepang melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kempetai. Polisi rahasia ini juga disebarkan ke tengah-tengah rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Jepang menginterogasi, menangkap, dan bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan.

Baca: Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang Ekonomi

Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagaimana sangat ditekankan pada masa sekarang ini, nyaris tidak berlaku pada zaman Jepang.

Kebijakan-Kebijakan Jepang Dalam Bidang Politik

Dalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan kebijakan sebagai berikut.

1. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda.

2. Membentuk kerja sama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk Gerakan Tiga A, dengan menunjuk Mr. Syamsuddin sebagai ketuanya. Tujuan dari gerakan ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

3. Membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) dan menunjuk empat serangkai, yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur sebagai pemimpinnya. Tujuan dari organisasi ini adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu, Akan tetapi, oleh para tokoh bangsa Indonesia, organisasi bentukan Jepang ini digunakan untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintah Hindia-Belanda. Setelah melihat bahwa Poetera ternyata lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan Jepang, Jepang kemudian membubarkan Poetera.

Baca: Tujuan PUTERA Bagi Bangsa Indonesia Maupun Jepang

4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Cuo Sangi In pada tanggal 1 Agustus 1943. Badan ini bertugas mengajukan usul memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ddengan masalah-masalah politik. Badan ini dipimpin oleh Soekarno dengan 43 anggota yang semuanya berasal dari Indonesia.

5. Mendirikan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa) pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang gunseikan atau seorang kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Kata "kebaktian" mengandung arti: siap mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mengalami nasib serupa dengan organisasi terdahulu yang tidak mendapat sambutan yang diinginkan, terutama di lua pulau Jawa.
Jawa Hokokai
Nah, itulah dampak kependudukan jepang di Indonesia dalam bidang politik beserta kebijakan Jepang selama berkuasa. Demikian artikel yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda, sekian dan terima kasih.

Advertisement

Baca Juga :

Share this

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "5 Kebijakan Jepang di Indonesia Dalam Bidang Politik"

Post a Comment