Upaya Penegakan HAM di Indonesia (Pencegahan dan Penindakan)

Upaya penegakan HAM di Indonesia - Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, merupakan salah satu kebijakan dalam bidang hukum. Pembentukan lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia merupakan tindakan lanjut dari kebijakan tersebut. Lembaga penegakan HAM dibentuk sebagai upaya penegakan HAM di Indonesia, lembaga pengeakan HAM tersebut diantaranya Komnas HAM dan juga peradilan HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya da memampukanya berpartisipasi dalam berbagai bidang kebidupan. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Baca: Mengapa Penegakan HAM itu Penting Dilakukan di Indonesia

Komnas HAM melaksanakan empat fungsi, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut selanjutnya dirinci menjadi 22 tugas dan kewenangan. Lebih lenjut tugas dan kewenangan tersebut dapat dibaca dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 89. Komnas HAM berkedudukan di ibukota RI. Anggota Komnas HAM terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan beritegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.


Sedangkan Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Sebagai pengadilan khusus, pengadilan HAM berada di bawah lingkup peradilan umum dan berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota. Pengadilan HAM dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida terhadap kemanusiaan (Pasal 7) merupakan contoh pelanggaran  HAM berat.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Pada umumnya, upaya penegakkan HAM dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM disebut dengan pencegahan, dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Adapun upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disebut dengan penindakan.

1. Penegakan melalui pencegahan
Penegakan HAM melalui pencegahan, antara lain dilakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut:
  • Penciptaan perundang-undagan dan pembentukan lembaga peradilan HAM
  • Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa merupakan lembaga negara yang bersifat independen (misalnya, Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi non-pemerintah/LSM) yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM).
  • Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, media massa cetak maupun elektronik serta organisasi non-pemerintah/LSM yang bergerak dalam penyadaran masyarakat memiliki peran yang amat besar.
  • Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumental HAM internasional.

2. Pendekatan melalu penindakan
Penegakkan HAM melalui penindakan dilakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut:
  • Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
  • Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Dalam hal ini, lembaga-lembaga bantua hukum serta organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi masyarakat memainkan pera penting.
  • Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut di duga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini merupakan tugas Komnas HAM. Namun, pada umumnya LSM HAM maupun media massa juga melakukannya secara independen.
  • Penyelesaian perkara pelanggara HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM.
  • Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan LSM HAM memiliki peran penting.

Tantangan Penegakan HAM di Indonesia

Makin banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi adalah tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagain kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikan, sedangkan yang lainnya masih diusahakan. Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, bukan berarti masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Akan tetapi, memang masih banyak persoalan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penegakan HAM di negeri ini. Tantangan-tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia meliputi.
  1. Rendahya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.
  2. Mmasih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistemastis terhadap kaum perempuan ataupun kelompok masyarakat yang dianggap minoritas.
  3. Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka.
  4. Belum adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan HAM dan kemampuan melaksanakan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
  5. Terjadiya komersialisasi media massa yang berakibat pada semakin minimnya ketertiban media massa dalam pemuatan laporan investigasi mengenai HAM dan pembentukan opini untuk mempromosikan HAM.
  6. Masih lemahnya kekuatan masyarakat (civil society) yang mampu meneka pemerintah secara demokratis sehingga bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM.
  7. Desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya profesionalitas birokrasi dan kontrol masyarakat di dareh potensial memunculkan berbagai pelanggara HAM pada tingkat lokal.
Nah, itulah beberapa upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dengan dua cara yaitu secara pencegahan dan juga penindakan, beserta 7 tantangan penegakan HAM di Indonesia. Demikian artikel yang dapat saya bagikan seputar HAM dan smeoga bermanfaat.

Advertisement

Baca Juga :

Share this

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Upaya Penegakan HAM di Indonesia (Pencegahan dan Penindakan)"

Post a Comment