Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959

Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950 - 1959,- Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan diatas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan interasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia serta menciptakan perdamainan dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya.

Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.

Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomaso. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia Internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan.

Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsasi dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia.

Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/NAM). Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan.
Advertisement

Baca Juga :

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959"

Post a Comment