Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru (Positif dan Negatif)

Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru,- Orde Baru adalah Sebutan untuk pemerintahan pada masa era Presiden Soeharto atau istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno (Orde Lama) dan masa Soeharto (Orde Baru). Orde baru juga merupakan masa yang menandai sebuah masa baru setelah terjadinya pemberontakan besar-besaran  G 30S/PKI pada tahun 1965 silam. Lahirnya masa Orde Baru bertujuan sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, seperti penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara indonesia, serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Lahirnya Masa Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik KKN yang meraja lela. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan dalam masa Orde Baru dalam berbagai bidang, seperti politik ekonomi dan sosial budaya. lalu apa saja kebijakannya, berikut penjelasannya mengenai salah satu bidang yakni bidang ekonomi.


Kabijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

1. Dikeluarkannya beberapa peraturan pada tanggal 3 oktober 1966
  • Kebijakan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
  • Menerapkan anggaran belanja berimbang (balance budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
  • Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sektor produktif, seperti sektor pangan, ekspor, prasarana, dan industri.
  • Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (rescheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru.
  • Menerapkan kebiakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.
2. Dikeluarkannya peraturan 10 Februari 1967 tentang persoalan harga dan tarif.
3. Dikeluarkannya peraturan 28 Juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia.
4. Menerapkan UU No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
5. Mengesahkan  dan menerapkan RUU APBN melalui UU no.13 tahun 1967.
6. Pemerintahan Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri.
7. Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi internasional, seperti International Bank for Rescontruction and Development (IBRD), International Monetary Fund (IMF), International Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB).

Dampak kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Dampak Positif
  • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat konkret.
  • Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
  • Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan  rakyat.
  • Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada tahun 1966 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

2. Dampak negatif
  • Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
  • Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, dan antarkelompok dalam  masyarakat terasa semakin tajam.
  • Terciptanya kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial).
  • Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
  • Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pemangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
  • Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Nah itulah kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1996 hingga 1998, demikian artikel mengenai sejarah dan semoga bermanfaat,

Advertisement

Baca Juga :

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru (Positif dan Negatif)"

Post a Comment