Struktur Birokrasi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia

Struktur Birokrasi Kerajaan Hindu-Buddha di Berbaagai Daerah Indonesia,- Terdapat perbedaan penting mengenai struktur pemerintahan pada kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Pada kerajaan maritim seperti Sriwijaya, raja mengawasi langsung daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat perdagangan agar tidak ada gangguan terhadap aktivitas perdagangan. Selain itu, raja mengangkat para syahbandar yang mengurusi kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Adapun pada kerajaan agraris, raja tidak melakukan pengawasan langsung pada wilayah kesuasaannya. Namun Raja mengangkat para pejabat yang berkuasa di daerah-daerah tersebut. Berikut struktur birokrasi pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah di Nusantara.

A. Struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya

Struktur birokrasi yang diterapkan pada Kerajaan Sriwijaya bersifat sentralisasi atau langsung, artinya seorang raja yang memerintah berperan penting dalam pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan suatu keputusan yang disertai hadiah maupun sanksi bagi setiap pelanggaran (Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Palos Pasemah), serta menyelesaikan hukum terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat di wilayah kekuasaannya.

B. Struktur birokrasi Kerajaan Mataram Hindu

Struktur birokrasi Kerajaan Mataram Hindu meliputi:
  • Daerah pusat kerajaan (ibu kota): Terdapat di istana raja dan lingkungan keraton yang merupakan tempat tinggal raja, putra raja, kerabat raja, pejabat tinggi kerajaan, dan abdi dalem keraton.
  • Daerah watak adalah daerah yang dikuasai oleh rakai (pangat) yang kedudukannya sebagai pejabat tinggi kerajaan atau kepala daerah.

C. Struktur birokrasi Kerajaan Pajajaran

Berdasarkan kitab "Sanghyang Siksakandang Karesian" tahun 1518, struktur birokrasi Kerajaan Pajajaran, terdiri dari:
  1. Raja: sebagai kepada pemerintahan tingkat pusat.
  2. Mangkubumi: sebagai pembantu raja menjalankan tugas sehari-hari.
  3. Putra Mahkota: sebagai pengganti raja bila mangkat.
  4. Raja Daerah: sebagai raja bawahan yang merdeka dalam mengurus daeraj tertentu dan dapat menjadi raja pusat bila tidak ada putra mahkota yang menggantikan.
  5. Syahbandar: mengurusi masalah perniagaan.

D. Struktur birokrasi Kerajaan Bali

Kepala pemerintahan Kerajaan Bali dipimpin oleh raja yang dibantu oleh badan penasihat yang disebut Pakirakiran I Jro Makabehan. Badan ini beranggotakan beberapa orang senopati dan pendeta Syiwa-Buddha. Para senopati bertugas memegang jabatan di bidang kekuasaan dan pemerintahan, berkuasa atas hukum dan memiliki panglapuan sendiri.

E. Struktur birokrasi Kerajaan Majapahit

Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralistik. Adapun susunan pemerintahan Majapahit adalah sebagai berikut.

1. Raja dan Dewan Mahkota
Raja sebagai pucuk pimpinan dibantu oleh penasihat disebut Dewan Mahkota atau sering disebut Bathara Sapta Prabu, terdiri dari kerabat kerajaan yang lebih tua secara geneologis, tugasnya adalah sebagai berikut.
  • Melaksanakan tugas kerajaan sebagai penasihat raja.
  • Mengumpulkan penghasilan kerajaan.
  • Manangani penyerahan upeti kepada raja.
  • Menjaga keselamatan daerah kekuasaannya.

2. Patih Mangkubumi
Jabatan patih langsung di bawah raja. Pada zaman Tribhuwanatunggadewi dan Hayam Wuruk, Patih Mangkubumi dipegang oleh Gajah Mada 

3. Mantri Katrini
Jabatan Mantri Katrini biasanya dijabat oleh keluaraga dekat raja, terdiri dari i hino, i halu, dan i sirikan.

4. Dharmadhyaksa
Badan ini mengurusi masalah agama. Agama Syiwa diurus oleh Dharmadhyaksa ring kasaiwan, sedang agama Buddha diurus oleh Dharmadhyaksa ring kasogatan. Mereka dibantu beberapa pejabat yang disebut dharma upati.

5. Pengadilan
Badan ini mengurusi pengadilan. Buku hukum sebagian berdasarkan pada buku Kutaramawana Dharmasastra, kitab hukum pidana, hakimnya diberi gelar Dhyaksa.

6. Raja-raja daerah, yang dipegang oleh keluarga dekat raja.

Nah itulah struktur birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah di Indonesia, demikian infomasi artikel mengenai sejarah agama Hindu-Buddha di Indonesia dan semoga bermanfaat.

Advertisement

Baca Juga :

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Struktur Birokrasi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia"

Post a Comment