Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Kehidupan politik indonesia pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966),- Demokrasi terpimpin di indonesia dimulai sejak dikeluarkanya Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 sampai dikeluarkannya Supersemar pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi terpimpin di indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat. Pada pelaksanaanya, demokrasi terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan.
Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi liberal menjadi lebih mantap/stabil.

#Kehidupan Politik

Dekrit presiden 5 uli 1959 ternyata mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

a. KSAD mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota TNI  untuk melaksanakan Dekrit presiden 5 juli 1959.
b. Mahkamah Agung membenarkan adanya Dekret presiden tersebut.
c. DPR hasil pemilu tahun 1955 menyatakan kesediannya untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Sebagai tindak lanjut dekret tersebut, pada tanggal 10 juli 1959 pemerinta membentuk sebuah kabinet yang disebut kabinet karya. Kabinet karya dipimpin langsung oleh presiden. Dengan demikian, setelah Dekrit presiden 5 juli 1959 kabinet parlemen berganti dengan sistem kabinet presidensial, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.

Kebijakan-kebijakan politik yang diambil pada masa demokrasi terpimpin, antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan DPR
Berdasarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 uang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

b. Pembentukan MPRS
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun, berhubung belum melaksanakan Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRES adalah Chaerul Saleh.

c. Pembentukan DPAS.
Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

d. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas)
Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri.

e. Pembentukan Front Nasional
Pada tanggal 31 Desembar Tahun 1959, dibentuk Front Nasional yang berfungsi sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta indonesia.

f. Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960.

Itulah sedikit penjelasan mengenai Kehidupan politik indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1966, Demikian artikel yang dapat saya bagikan dan terima kasih.

Advertisement

Baca Juga :

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)"

Post a Comment