Contoh Pelanggaran HAM (Perempuan, Anak, Aparat, SARA, Perusahaan)

Contoh Pelanggaran HAM (Perempuan, Anak, Aparat, SARA, Perusahaan)

Penyebab Timbulnya Pelanggaran HAM - Pelanggaran HAM tidak hanya mencakup perilaku pelanggaran pihak penguasa terhadap rakyat namun bisa terjadi pada siapapun yang melakukan tindakan penghakiman pada pihak lain secara paksa, yang bisa menimbulkan kerugian pihak lain, baik yang dilakukan pemerintah, penguasa, majikan, maupun masyarakat umum. Saat ini sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan normatif atas HAM, namun kasus pelanggaran HAM dan kekerasan masih sering terjadi.

Baca: Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Guru besar Fisipol UGM Prof. Dr. Mohtar Mas'oed menyatakan bahwa timbulnya pelanggaran yang seringkali terjadi dikarenakan pola pikir pemerintah yang berorientasi pada upaya untuk mengumpulkan dan mengakumulasikan kapital. Dampaknya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berefek pada timbulnya ketimpangan sosial dan politik, kemudian lahir kesenjangan di tengah kehidupan masyarakat yang kemudian memicu timbulnya ketegangan dan tindak kekerasan oleh masyarakat negara.


Beberapa contoh kategori pelanggaran HAM, antara lain:

a. Pelanggaran HAM terhadap perempuan

Kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan biasanya dilakukan oleh suami terhadap istri dan kasus ini terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang tercatat di Komnas Perempuan (KP) bahwa kasus ini pada tahun 2010 ada 105 kasus. Kemudian pada tahun 2011 baik menjadi 195 kasus. Dari semua kasus itu berdasarkan laporan dan tentu saja masih banyak kasus lain yang belum diketahui.

b. Pelanggaran HAM terhadap anak

Sebagaimana kita tahu bahwa Hak Asasi Manusia berlaku pada setiap orang (individu) seperti hak untuk hidup, hak hidup damai, hak hidup lebih baik dan sebagainya. Karena pentingnya Hak Asasi pada setiap manusia manusia maka HAM mulaimendapat perlindungan di setiap negara di dunia termasuk di Indonesia. Salah satu pelanggaran HAM yang seringkali terjadi adalah tindakan kekerasan terhadap anak, seperti aborsi, pemukulan (penganiayaan), pembuangan anak (bayi), serta berbagai pelanggaran HAM anak lainnya.

c. Contoh Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat/pemerintah

Kasus ini sering kita temui di negara tercinta ini, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan banyakkasus yang hingga sekarang masih membutuhkan penanganan dan belum terselesaikan.

Adapun contoh kasusu pelanggaran HAM yang melibatkan aparat/pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Peristiwa G/30S PKI, peristiwa ini terjadi pada tahun 1965. Peristiwa ini ditandai dengan pembunuhan, penghilangan paksa, dan penangkapan anggota PKI yang melakukan kudeta gagak terhadap NKRI.
  2. Peristiwa Petrus, terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) pada tahun 1982-1985. Petrus ini dilakukan dalam upaya memberantas pelaku-pelaku kejahatan. Klasifikasi korban adalah orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan, residivis, dan diadukan sebagai penjahat. Petrus ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing) dan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Wakil Ketua I Komnas HAM Stanley mengatakan, Komnas HAM yang melakukan penyelidikan, mengatakan terbukti ada serangan yang dilakukan sekelompok orang yang merupakan bagian dari aparat keamanan, dan terjadi secara meluas dan sistematis.
  3. Peristiwa Tanjung Priok, peristiwa ini terjadi pada tahun 1984. Peristiwa ini ditandai dengan penyerangan terhadap massa yang berunjuk rasa, dan penyelesaiannya sudah berlangsung di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta pada tahun 2003 hingga 2004.
  4. Penculikan Aktivis, peristiwa ini terjadi pada tahun 1984-1998. Peristiwa ini ditandi dengan penghilangan secara paksa oleh pihak militer terhadap para aktivis pro-demokrasi. Penyelesaian kasus ini sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer bagi pelaku lapangan.
  5. Penembakan Mahasiswa Trisakti, peristiwa ini terjadi pada tahun 1998. Peristiwa ini ditandai dengan penembakan aparat terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Penyelesaian kasus ini sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer bagi pelaku lapangan.
  6. Kasus Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat, peristiwa ini terjadi pada tahun 1999. Peristiwa ini ditandai dengan Agresi Militer dan penyelesaiannya sudah dilakukan di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta pada tahun 2002 hingga 2003.
  7. Peristiwa Abepura, Papua, kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun 2000. Peristiwa ini ditandai dengan penyisiran secara membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pnegadilan HAM di Makassar.
  8. Kasus Pembunuhan Munir, peristiwa ini terjadi setelah Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Banyak berita yang mengatakan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh karena aktivitasnya di KONTRA. Pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

d. Kasus HAM melibatkan SARA

Kasus ini sering terjadi karena gesekan sensitif yang melibatkan suku, agama, rasa atau golongan. Masalah kecil pun jika melibatkan SARA dapat dengan cepat menyulut kerusuhan. Beberapa contoh buram kasus HAM berbau SARA untuk mengingarkan kita agar selalu menjaga keutuhan dan kerukunan antara lain:
  1. Peristiwa kerusuhan Ambon antara umat Islam dengan umat Kristiani
  2. Peristiwa kerusuhan Poso antara umat Islam dengan umat Kristiani.
  3. Peristiwa kerusuhan Sampit antar Suku Dayak dengan etnis Madura.

e. Kasus Pelangaran Pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perusahaan

Kasus ini juga sering terjadi meski tidak begitu tampak, namun tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan tergolong tinggi seperti kasus agraria yang banyak menimbulkan korban jiwa. Contoh terbaru adalah kasus Mesuji Lampung, kasus perkebunan sawit Riau, dan beberapa kasus pemilik perkebunan dengan warga sekitar.
Read More
Contoh Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan

Contoh Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan

Pelaksanaan HAM Bagi Kemanusiaan - Di sepanjang sejarah bangsa Indonesia, sering terjadi pelanggaran terhadap HAM baik yang dilakukan terhadap warga sipil maupun militer. Tindakan kriminal, tirani, anarkis terjadi hampir setiap hari dan hampir merata di segenap wilayah di negara republik Indonesia. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kerusuhan, pembakaran sering terjadi. Demokrasi digunakan sebagai tempat ajang pertentangan pendapat, dan hak rakyat tidak dipikirkan.

Berbagai pelanggaran HAM itu muncul kepermukaan setelah dibentuknya Komnas HAM pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, namun hasilnya belum tampak. Gerak HAM masih dibatasi, pelanggaran terjadap HAM masih ditutup-tutupi. Kemudian dibentuk Komnas HAM tahun 1999, berdasarkan Tap MPR No.XVV/MPR/1998, dan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kasus HAM sering kali terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Di Indonesia sendiri kasus seperti ini masih sering terjadi walaupun sudah ada lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia seperti Komisi Nasional Hak Asasai Manusia (Komnas HAM).

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Terlebih dahulu kita akan membas apa itu Hak Asasi Manusia. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir ke dunia hingga meninggal dan tidak seorang pun atau kelompok yang boleh menganggu hak setiap orang. Oleh karena itulah, mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjunjung tinggi nilai HAM tanpa membedakan status, golongan, keturunan, agama, suku, warna kulit, jabatan, dan lain sebagainya. Jadi, setiap orang terlahir dengan hak yang sama tanpa ada pengecualian di mata hukum termasuk hak berbicara.

Banyak pelanggaran HAM di  Indonesia, dari sekian banyak kasus HAM yang sering terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum, hal ini tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini. Namun pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Adapun itikad baik pemerintah dibuktikan dengan adanya pengadilan HAM.


Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tugasnya mengadili pelanggaran HAM yang dinilai berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kejahatan kemanusiaan.

Contoh kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan Genosida adalah stiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok entnik, kelompok agama, dan sejenisnya dengan cara:
  • Membunuh anggota kelompok.
  • Menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
  • Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian ataupun seluruhnya.
  • Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
  • Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan Kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, langsung terhadap penduduk sipil. Misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dan bentuk kekerasan lainnya, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras keagamaan, kebangsaan, etnis, kebudayaan, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut internasional, penghilangan orang secara terpaksa, dan kejahatan apartheid.

Read More
Pasal Tentang HAM (Pasal 28A sampai Pasal 28J)

Pasal Tentang HAM (Pasal 28A sampai Pasal 28J)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, karena HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, agama, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Baca: Pengertian HAM dan Macam Macam HAM

Di dunia ini kita tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama orang lain yang disebut masyarakat. Setiap orang/individu dalam masyarakat memiliki hak asasi, yaitu hak dasar anugerah Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam hidup sebagai individu, warga masyarakat bangsa dan negara. Hak ini tidak dapat dihapuskan, diabagaikan atay dilanggar oleh siapapun dan kita lebih mempedulikan lingkungan, sosial, tanggung jawab, lebih bertoleransi, maupun cinta damai.


Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM

Dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM, negara menjamin Hak Asasi warga negaranya yang dituangkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen). Adapun pasal yang mengatur HAM tercantum dalam BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA yang dijabarkan dalam pasal-pasal berikut.

a. Hak Hidup
Pasal 28A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan juga kehidupannya.

b. Hak melanjutkan keturunan dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28 B:
  1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
c. Hak memperoleh pendidikan dan memajukan dirinya
Pasal 28C:
  1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
  2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
d. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28D:
  1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.
  2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
e. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, menyatakan pikiran dan sikap, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28E:
  1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
f. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
Pasal 28F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan martabat manusia.
Pasal 28G:
  1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakukan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
h. Hak untuk sejahtera lahir dan batin, dan hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28H:
  1. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
i. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif.
Pasal 28I:
  1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurnagi dalam keadaan apa pun.
  2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.
  3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  5. Untuk menegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
j. Hak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain
Pasal 28J:
  1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
  2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Nah, itulah pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945, demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai HAM dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Baca juga: Sumber Hukum Dasar di Indonesia Selain Pancasila

Read More
Hak Asasi Manusia (Pengertian dan Macam-Macam HAM)

Hak Asasi Manusia (Pengertian dan Macam-Macam HAM)

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hal yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, agama, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat diwujudkan ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak, artinya inti sari atau dasar wewenang berdasarkan keadilan, moral, adat, atau hukum yang ada pada manusia dalam kehidupan masyarakat. Atau: milik, kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu atas dasar ketentuan undang-undang. Atau: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak Asasi adalah hak dasar anugerah Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam hidup sebagai individu, warga masyarakat, bangsa dan negara. Hak ini tidak dapat dihapuskan, diabaikan, atau dilanggar oleh siapa pun dan kapan pun.


Hak asasi merupakan hak demokratis manusia. Tujuan hak asasi agar manusia dapat terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Misalnya hidup layak, tenang, aman, nyaman, sejahtera tanpa penjajahan dan penindasan dari pihak lain. Ada hak, tentu kewajiban, yaitu segala yang harus atau wajib dilakukan (sesuatu yang harus dilakukan.

Macam-Macam HAM

Cakupan HAM tercakup dalam dua bidang, yaitu bidang sipil dan politik, yang kedua adalah bidang ekonomi, sosial dan budaya. HAM bidang sipil dan politik, yaitu hak yang mewajibkan negara tidak campur tangan terhadaphal individu atau kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya: hak hidup, bebas dari penyiksaan dan penindasan, kesamaan di muka hukum dan peradilan, kebebasan beragaman, kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun dengan tulisan. Sebaliknya negara juga wajib memberikan bantuan hukum, mendapatkan pelayanan umum.

Baca: Contoh Pelanggaran HAM Berat dan Ringan

HAM bidang ekonomi, sosial budaya mewajibkan negara menyediakan sarana prasarana, karena individu tidak dapat menyediakan sendiri. Misalnya: hak memperoleh pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat kerja, hak atas jaminan sosial, hak untuk bebas dari kelaparan, hak memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran, hak untuk hidup layak secara ekonomis, hak untuk berpartisipasi aktif di bidang budaya.

Read More
Peran Lembaga Peradilan (Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara)

Peran Lembaga Peradilan (Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara)

Pengertian Lembaga Peradilan adalah sebuah alat perlengkapan bagi negara yang tugasnya mempertahankan tetap adil dan tegaknya hukum di Indonesia. Jadi jika terjadi sebuah pelanggaran hukum, maka pelanggar atau pelaku hukum harus dihadapkan dan disidang di muka pengadilan. Badan peradilan merupakan satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Lembaga Peradilan di Indonesia, masih dibagi ke dalam beberapa kategori pengadilan yaitu umum, agama, militer, dan juga tata usaha negara. Berikut informasi lengkapnya beserta peran lembaga peradilan tersebut.

1. Di Lingkungan Peradilan Umum

Istilah umum mengandung pengertian, bahwa rakyat pencari keadilan umumnya mencari keadilan mengenai perkara perdata dan pidana. Sedang istilah rakyat pencari keadilan, adalah setiap orang baik warga negara atau orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan (Penjelasan UU no.8, tahun 2004). Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

a. Pengadilan Negeri
Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan memiliki daerah hukum mencakup seluruh wilayaj Kabupaten/Kota. Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan serta melakukan pengawasan pelaksanaan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung. Susunannya: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

b. Pengadilan Tinggi
Berkedudukan di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukum wilayah Provinsi. Susunannya: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris seperti halnya dalam Pengadilan Negeri. Berwenang: mengadili, memberikan keterangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkara pidana atau perdata tingkat banding.

2. Di Lingkungan Peradilan Agama

Terdiri atas Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Pengadilan Agama
Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, wilayah hukumnya daerah Kabupaten/Kotamadya. Susunanya: Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Wewenangnya: memeriksa, memutus, menyelesaikan, dan melakukan tugas pengawasan pelaksanaan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, dan sedekah.

b. Pengadilan Tinggi Agama
Merupakan pengadilan tingkat banding. Berkedudukan di ibukota Provinsi dengan wilayah hukumnya adalah daerah provinsi. Susunanya seperti pengadilan Tinggi lainya. Tugas dan wewenangnya mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding dan sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan di wilayah hukumnya.

3. Di Lingkungan Peradilan Militer

Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997. Menurut UU tersebut, pengertian Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pnegadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

a. Pengadilan Militer
Susunan: seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota yang dihadiri oleh seorang Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi, dan dibantu seorang Panitera. Kewenangannya: memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi
Susunan sama dengan Pengadilan Militer. Kewenangannya: memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding perkara pidana, yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas, serta menyelesaikan sengketa tua usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama
Susunan: seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan seorang Panitera. Kewenangannya: memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran
Susunan: seorang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri oleh seorang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu seorang Panitera. Kewenangannya: memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan ini bersifat mobil dan selalu mengikuti gerakan pertempuran dan berkedudukan serta berada di daerah pertempuran.


Di samping Pengadilan Militer tersebut, dalam situasi khusus, ada Mahmakah Militer Luar Biasa (Mahmilub).  Misalnya pada masa G30S/PKI tahun 1965. Tugasnya mengadili para tokoh G30S/PKI atas pelanggarannya.

4. Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan di bukota Kabupaten/Kota. Sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi. Tugas dan wewenangnya memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tingkat banding untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Susunanya: Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Read More
Sumber Hukum Dasar di Indonesia Selain Pancasila

Sumber Hukum Dasar di Indonesia Selain Pancasila

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional - MPRS diawal masa Orde Baru, di dalam sidang umumnya menghasilkan beberapa ketetapan, antara lain Tap MPRS np.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR tersebut diajukan pada 9 Juni 1966.

Baca: Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, dan Penggolongan Hukum

Tata urutan peraturan perundangan itu kemudian diperbarui melalui Tap MPR no. III/MPR/2000. Tap MPR tersebut menjadi pedoman dalam pembuatan aturan perundangan di bawahnya. Mmenurut Memorandum DPR-GR yang diperbarui melalui Tap MPR no. III/MPR/2000 tersebut, maka sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Sumber Hukum Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan internasional, cita-cita politik mengenai sifat bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pencerminan bidi nurani manusia Indonesia. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sumber bagi segala sumber hukum di Indonesia.

Berikut sumber hukum di negara Republik Indonesia.
  1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan saat pemusnahan tertib hukum kolonial dan mulai berlakunya tertib hukum nasional.
  2. Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945. Dalam Dekrit tersebut dinyatakan Negara Republik Indonesia kembali pada UUD Proklamasi, yang kemudian disebut sebagau UUD 1945.
  3. Undang-Undang Dasar Proklamasi atau UUD 1945, terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan dan Penjelasannya. Setelah empat kali dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka aturan Tambahan dihapuskan, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan zaman.
  4. Surat Perintah 11 Maret 1966, merupakan sumber hukum bagu Letjen Soeharto untuk diambil segala tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.


Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945

Tata urutan Peraturan Perundangan Mneurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah ketentuan tertinggi, dan pelaksanaanya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang, atau Keputusan Presiden.
  2. Ketetapan MPR, yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang dan yang memuat garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.
  3. Undang-Uundang, pelaksana UUD, Ketetapan MPR. Dalam keadaan memaksa, dengan persetujuan DPR, Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah, memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang.
  5. Keputusan Presiden, bersifat khusus, pelaksana ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah.
  6. Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.
Nah, itulah beberapa sumber hukum di Indonesia selain Pancasila dan juga tata urut peraturan peundang-undangan di Indonesia menurut UUD 1945. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai informasi pendidikan kewarganegaraan dan semoga bermanfaat.
Read More
Wewenang Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Wewenang Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Pengertian Peradilan Nasional - Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak-pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling terkait, sehingga terwujud keadilan hukum.

Lembaga peradilan bersifat merdeka, artinya kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dalam UUD 1945, pasal 24 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) dan (2); Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.


1.) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah agung (MA) berkedudukan sebagai peradilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Lembaga ini bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ini ditetapkan dalam UU no.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. MA berkedudukan di ibukota negara. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang semuanya berkedudukan sebagai Hakim Agung, dan jumlahnya paling banyak 60 orang, sedangkan sekretaris MA terdiri atas seorang sekretaris yang membawahi beberapa Direktur Jendral dan Kepada Badan.

Kekuasaan dan kewenangan MA, seperti termuat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 Tahun 2004, meliputi:
  • Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadulan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak kepada lembaga tinggi negara.
  • Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi.
  • Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
  • Mahkamah Agung dan pemerintah bersama-sama melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris.
  • Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan UU.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi diawali dengan dimunculkannya gagasan dalam amandemen ketiga konstitusi oleh MPR pada tahun 2001, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 Hasil Amandemen, yang disahkan pada 9 November 2001. Hasil Amandemen keempat atas kerja sama DPR dan Pemerintah, keluar UU no.24 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU no.24 tahun 2003 disebutkan ditentukan bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di negara RI yang bersifat merdeka, berkedudukan di ibu kota negara, Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembila orang Hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden dengan susunan seorang ketua merangkap anggota, seornag wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggora Hakim Konstitusi.

Kekuasaan dan Wewenang MK adalah sebagai berikut.
  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
  • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  • Memutuskan pembubaran partai politik.
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu)
  • Memberi keputusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur di dalam UU, seperti korupsi dan penyuapan, tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara lima tahun datau lebih, dan perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 UUD 1945.

3. Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial dan lahirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh adanya komitmen politik untuk memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung.

Kekuasaan dan Wewenang KY adalah sebagai berikut.
  • Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
  • Dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
  • Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan yang diduga melakukan pelanggaran perilaku hakim.
  • Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
  • Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Nah, itulah sedikit pengertian mengenai peradilan nasional, dan juga wewenang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Demikian artikel yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat untuk Anda.

Read More