Pasal Tentang HAM (Pasal 28A sampai Pasal 28J)

Pasal Tentang HAM (Pasal 28A sampai Pasal 28J)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, karena HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, agama, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Baca: Pengertian HAM dan Macam Macam HAM

Di dunia ini kita tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama orang lain yang disebut masyarakat. Setiap orang/individu dalam masyarakat memiliki hak asasi, yaitu hak dasar anugerah Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam hidup sebagai individu, warga masyarakat bangsa dan negara. Hak ini tidak dapat dihapuskan, diabagaikan atay dilanggar oleh siapapun dan kita lebih mempedulikan lingkungan, sosial, tanggung jawab, lebih bertoleransi, maupun cinta damai.


Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM

Dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM, negara menjamin Hak Asasi warga negaranya yang dituangkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen). Adapun pasal yang mengatur HAM tercantum dalam BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA yang dijabarkan dalam pasal-pasal berikut.

a. Hak Hidup
Pasal 28A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan juga kehidupannya.

b. Hak melanjutkan keturunan dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28 B:
  1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
c. Hak memperoleh pendidikan dan memajukan dirinya
Pasal 28C:
  1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
  2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
d. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28D:
  1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.
  2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
e. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, menyatakan pikiran dan sikap, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28E:
  1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
f. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
Pasal 28F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan martabat manusia.
Pasal 28G:
  1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakukan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
h. Hak untuk sejahtera lahir dan batin, dan hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28H:
  1. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
i. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif.
Pasal 28I:
  1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurnagi dalam keadaan apa pun.
  2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.
  3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  5. Untuk menegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
j. Hak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain
Pasal 28J:
  1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
  2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Nah, itulah pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945, demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai HAM dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Baca juga: Sumber Hukum Dasar di Indonesia Selain Pancasila

Read More
Hak Asasi Manusia (Pengertian dan Macam-Macam HAM)

Hak Asasi Manusia (Pengertian dan Macam-Macam HAM)

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hal yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, agama, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat diwujudkan ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak, artinya inti sari atau dasar wewenang berdasarkan keadilan, moral, adat, atau hukum yang ada pada manusia dalam kehidupan masyarakat. Atau: milik, kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu atas dasar ketentuan undang-undang. Atau: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak Asasi adalah hak dasar anugerah Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang di dalam hidup sebagai individu, warga masyarakat, bangsa dan negara. Hak ini tidak dapat dihapuskan, diabaikan, atau dilanggar oleh siapa pun dan kapan pun.


Hak asasi merupakan hak demokratis manusia. Tujuan hak asasi agar manusia dapat terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Misalnya hidup layak, tenang, aman, nyaman, sejahtera tanpa penjajahan dan penindasan dari pihak lain. Ada hak, tentu kewajiban, yaitu segala yang harus atau wajib dilakukan (sesuatu yang harus dilakukan.

Macam-Macam HAM

Cakupan HAM tercakup dalam dua bidang, yaitu bidang sipil dan politik, yang kedua adalah bidang ekonomi, sosial dan budaya. HAM bidang sipil dan politik, yaitu hak yang mewajibkan negara tidak campur tangan terhadaphal individu atau kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya: hak hidup, bebas dari penyiksaan dan penindasan, kesamaan di muka hukum dan peradilan, kebebasan beragaman, kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun dengan tulisan. Sebaliknya negara juga wajib memberikan bantuan hukum, mendapatkan pelayanan umum.

Baca: Contoh Pelanggaran HAM Berat dan Ringan

HAM bidang ekonomi, sosial budaya mewajibkan negara menyediakan sarana prasarana, karena individu tidak dapat menyediakan sendiri. Misalnya: hak memperoleh pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat kerja, hak atas jaminan sosial, hak untuk bebas dari kelaparan, hak memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran, hak untuk hidup layak secara ekonomis, hak untuk berpartisipasi aktif di bidang budaya.

Read More
Peran Lembaga Peradilan (Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara)

Peran Lembaga Peradilan (Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara)

Pengertian Lembaga Peradilan adalah sebuah alat perlengkapan bagi negara yang tugasnya mempertahankan tetap adil dan tegaknya hukum di Indonesia. Jadi jika terjadi sebuah pelanggaran hukum, maka pelanggar atau pelaku hukum harus dihadapkan dan disidang di muka pengadilan. Badan peradilan merupakan satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Lembaga Peradilan di Indonesia, masih dibagi ke dalam beberapa kategori pengadilan yaitu umum, agama, militer, dan juga tata usaha negara. Berikut informasi lengkapnya beserta peran lembaga peradilan tersebut.

1. Di Lingkungan Peradilan Umum

Istilah umum mengandung pengertian, bahwa rakyat pencari keadilan umumnya mencari keadilan mengenai perkara perdata dan pidana. Sedang istilah rakyat pencari keadilan, adalah setiap orang baik warga negara atau orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan (Penjelasan UU no.8, tahun 2004). Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

a. Pengadilan Negeri
Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan memiliki daerah hukum mencakup seluruh wilayaj Kabupaten/Kota. Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan serta melakukan pengawasan pelaksanaan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung. Susunannya: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

b. Pengadilan Tinggi
Berkedudukan di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukum wilayah Provinsi. Susunannya: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris seperti halnya dalam Pengadilan Negeri. Berwenang: mengadili, memberikan keterangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkara pidana atau perdata tingkat banding.

2. Di Lingkungan Peradilan Agama

Terdiri atas Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Pengadilan Agama
Berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, wilayah hukumnya daerah Kabupaten/Kotamadya. Susunanya: Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Wewenangnya: memeriksa, memutus, menyelesaikan, dan melakukan tugas pengawasan pelaksanaan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, dan sedekah.

b. Pengadilan Tinggi Agama
Merupakan pengadilan tingkat banding. Berkedudukan di ibukota Provinsi dengan wilayah hukumnya adalah daerah provinsi. Susunanya seperti pengadilan Tinggi lainya. Tugas dan wewenangnya mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding dan sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan di wilayah hukumnya.

3. Di Lingkungan Peradilan Militer

Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997. Menurut UU tersebut, pengertian Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pnegadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

a. Pengadilan Militer
Susunan: seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota yang dihadiri oleh seorang Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi, dan dibantu seorang Panitera. Kewenangannya: memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi
Susunan sama dengan Pengadilan Militer. Kewenangannya: memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding perkara pidana, yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas, serta menyelesaikan sengketa tua usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama
Susunan: seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan seorang Panitera. Kewenangannya: memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran
Susunan: seorang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri oleh seorang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu seorang Panitera. Kewenangannya: memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan ini bersifat mobil dan selalu mengikuti gerakan pertempuran dan berkedudukan serta berada di daerah pertempuran.


Di samping Pengadilan Militer tersebut, dalam situasi khusus, ada Mahmakah Militer Luar Biasa (Mahmilub).  Misalnya pada masa G30S/PKI tahun 1965. Tugasnya mengadili para tokoh G30S/PKI atas pelanggarannya.

4. Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan di bukota Kabupaten/Kota. Sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi. Tugas dan wewenangnya memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tingkat banding untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Susunanya: Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Read More
Sumber Hukum Dasar di Indonesia Selain Pancasila

Sumber Hukum Dasar di Indonesia Selain Pancasila

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional - MPRS diawal masa Orde Baru, di dalam sidang umumnya menghasilkan beberapa ketetapan, antara lain Tap MPRS np.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR tersebut diajukan pada 9 Juni 1966.

Baca: Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, dan Penggolongan Hukum

Tata urutan peraturan perundangan itu kemudian diperbarui melalui Tap MPR no. III/MPR/2000. Tap MPR tersebut menjadi pedoman dalam pembuatan aturan perundangan di bawahnya. Mmenurut Memorandum DPR-GR yang diperbarui melalui Tap MPR no. III/MPR/2000 tersebut, maka sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Sumber Hukum Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan internasional, cita-cita politik mengenai sifat bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pencerminan bidi nurani manusia Indonesia. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sumber bagi segala sumber hukum di Indonesia.

Berikut sumber hukum di negara Republik Indonesia.
  1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan saat pemusnahan tertib hukum kolonial dan mulai berlakunya tertib hukum nasional.
  2. Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945. Dalam Dekrit tersebut dinyatakan Negara Republik Indonesia kembali pada UUD Proklamasi, yang kemudian disebut sebagau UUD 1945.
  3. Undang-Undang Dasar Proklamasi atau UUD 1945, terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan dan Penjelasannya. Setelah empat kali dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka aturan Tambahan dihapuskan, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan zaman.
  4. Surat Perintah 11 Maret 1966, merupakan sumber hukum bagu Letjen Soeharto untuk diambil segala tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.


Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945

Tata urutan Peraturan Perundangan Mneurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah ketentuan tertinggi, dan pelaksanaanya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang, atau Keputusan Presiden.
  2. Ketetapan MPR, yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang dan yang memuat garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.
  3. Undang-Uundang, pelaksana UUD, Ketetapan MPR. Dalam keadaan memaksa, dengan persetujuan DPR, Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah, memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang.
  5. Keputusan Presiden, bersifat khusus, pelaksana ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah.
  6. Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.
Nah, itulah beberapa sumber hukum di Indonesia selain Pancasila dan juga tata urut peraturan peundang-undangan di Indonesia menurut UUD 1945. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai informasi pendidikan kewarganegaraan dan semoga bermanfaat.
Read More
Wewenang Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Wewenang Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Pengertian Peradilan Nasional - Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak-pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling terkait, sehingga terwujud keadilan hukum.

Lembaga peradilan bersifat merdeka, artinya kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dalam UUD 1945, pasal 24 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) dan (2); Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.


1.) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah agung (MA) berkedudukan sebagai peradilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Lembaga ini bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ini ditetapkan dalam UU no.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. MA berkedudukan di ibukota negara. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang semuanya berkedudukan sebagai Hakim Agung, dan jumlahnya paling banyak 60 orang, sedangkan sekretaris MA terdiri atas seorang sekretaris yang membawahi beberapa Direktur Jendral dan Kepada Badan.

Kekuasaan dan kewenangan MA, seperti termuat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 Tahun 2004, meliputi:
  • Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadulan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta atau tidak kepada lembaga tinggi negara.
  • Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi.
  • Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
  • Mahkamah Agung dan pemerintah bersama-sama melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris.
  • Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.
  • Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan UU.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi diawali dengan dimunculkannya gagasan dalam amandemen ketiga konstitusi oleh MPR pada tahun 2001, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 Hasil Amandemen, yang disahkan pada 9 November 2001. Hasil Amandemen keempat atas kerja sama DPR dan Pemerintah, keluar UU no.24 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU no.24 tahun 2003 disebutkan ditentukan bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di negara RI yang bersifat merdeka, berkedudukan di ibu kota negara, Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembila orang Hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden dengan susunan seorang ketua merangkap anggota, seornag wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggora Hakim Konstitusi.

Kekuasaan dan Wewenang MK adalah sebagai berikut.
  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
  • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  • Memutuskan pembubaran partai politik.
  • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu)
  • Memberi keputusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur di dalam UU, seperti korupsi dan penyuapan, tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara lima tahun datau lebih, dan perbuatan tercela yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 UUD 1945.

3. Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial dan lahirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh adanya komitmen politik untuk memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung.

Kekuasaan dan Wewenang KY adalah sebagai berikut.
  • Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
  • Dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
  • Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan yang diduga melakukan pelanggaran perilaku hakim.
  • Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
  • Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Nah, itulah sedikit pengertian mengenai peradilan nasional, dan juga wewenang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Demikian artikel yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat untuk Anda.

Read More
Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, dan Penggolongan Hukum

Pengertian Hukum, Tujuan Hukum, dan Penggolongan Hukum

Hukum (Pengertian, Tujuan, dan Pengolongan Hukum) - Di tayangan televisi sering ditayangkan Derap Hukum, Saksi  Mata, Investigasi, Tikam, Telisik, Sergap, KPK, dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan undang-undang. Bagaimana cara membuat undang-undang? Siapa yang berhak membuat dan menetapkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya? Apakah sanksi pelanggaran terhadap undang-undang itu? Bagaimana tata cara urutan Peraturan Perundang-undang Nasional kita? Dalam materi kali ini saya akan membagikan tentang sistem hukum di Indonesia, dan peradilan nasional. Mari kita mulai dari pengertian hukum, tujuan hukum, dan pengolongan hukum.


Pengertian Hukum

Pengertian hukum (law) adalah sistem pengendalian kehidupan masyarakat yang terdiri atas aturan adat, undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma tingkah laku yang dibuat, disahkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berwenang dalam masyarakat yang bersangkutan (Ariyono, 1985: 151). Sedangkan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat tertentu, yang dapat pula digunakan oleh para penguasa pengadilan dalam mengambil keputusan.

Tujuan Hukum

Tujuan dibuatnya hukum antara lain adalah sebagai berikut:
  • Mencapai ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
  • Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.
  • Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak diganggu.
  • Menjaga supaya manusia diperlukan sebagai manusia.
Tujuan hukum secara umum adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan individu dan ataupun masyarakat secara seimbang agar terwujud kehidupan yang tenteram dan damai serta adil dalam upaya memanusiakan manusia.

Pengolongan Hukum

Penggolongan hukum dilakukan berdasarkan bentuknya, ruang lingkup, masalah, dan lain sebagainya. Untuk lengkapnya bisa dilihat dibawah ini.

Berdasarkan bentuknya, yaitu ada hukum tertulis, yaitu undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya; hukum tidak tertulis, yaitu hukum, peraturan-peraturan yang hidupm dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat tertentu, dan biasa disebut hukum adat dan kebiasaan. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis ini disebut konvensi. Misalnya konvensi pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus.

Berdasarkan ruang lingkup berlakunya, yaitu ada hukum lokal, yang berlaku di lokal atau daerah tertentu; hukum nasional, yang berlaku di negara tertentu; dan hukum internasional, yang berlaku di dua negara atau lebih. Misalnya hukum perang, dan hukum perdata internasional.

Berdasarkan waktu berlakunya, ada hukum yang berlaku sekarang atau saat ini (disebut hukum positif) dan hukum yang berlaku di masa yang akan datang; serta hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur peristiwa hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lampau.

Berdasarkan subyek yang diaturnya, yaitu hukum satu golongan yang mengatur golongan tertentu; hukum semua golongan yang mengatur semua golongan warga negara; serta hukum antargolongan yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

Berdasarkan isi masalah, yaitu hukum publik yang mengatur gubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya: hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara; hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu dan bersifat pribadi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu hukum material, adalah hukum yang berisi perintah dan larangan. Misalnya undang-undang hukum pidana, perdata, dagang, dan sebagainya. Hukum formal ialah hukum yang berisi tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum meterial. Misalnya dalam hukum acara perdata dan acara pidana.

Berdasarkan hukum, adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan memaksa, dan kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Secara formal ada lima jenis sumber hukum yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan doktrin.

Undang-undang, yaitu undang-undang formal dan undang-undang material. Undang-undang formal adalah setiap keputusan pemerintah merupakan undang-undang. Di Indonesia dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Undang-undnag material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat semua penduduk. Di Indonesia ada Undang-Undang  Dasar Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peratiran daerah, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kebiasaan (Custom), adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat sebagai hukum.

Keputusan Hakim (Yurisprudensi), adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim yang kemudian dalam hal atau perkara yang sama.

Traktat (Ttreaty), adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Maka ada traktat bilateral bila diadakan antara dua negara. Misalnya masalah perbatasan, dan traktat multilateral, bila diadakan antara lebih dari dua negara. Misalnya Pakta Pertahanan Bersama NATO, SEATO, ANZUS, dan sebagainya.

Doktrin, adalah pendapat ahli hukum yang berpengaruh dan memiliki kekuasaan dalam perbuatan keputusan oleh hakim. Misalnya masalah hukum internasional.

Nah, itulah pengertian mengenai hukum, beserta tujuan dibuatnya hukum, dan jenis atau penggolongan hukum. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai materi sistem hukum dan peradilan nasional, dan semoga bermanfaat untuk  Anda.

Read More
Pengertian Senam Ritmik (Irama) dan Manfaat Senam Ritmik

Pengertian Senam Ritmik (Irama) dan Manfaat Senam Ritmik

Pengertian Senam Ritmik - Senam irama atau senam ritmik merupakan salah satu jenis senam yang banyak digemari karena mempunyai banyak manfaat bagi kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh harus selalu dipelihara. Jika tubuh kita bugar, kesehatan pun akan terpelihara. Karena kesehatan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya, Musik, nyanyian, dan hitungan merupakan aspek dalam senam irama.

Pengertian Senam Ritmik (Senam Irama)

Senam ritmik disebut juga dengan senam irama karena seluruh gerakannya harus sesuai dengan irama yang mengiringi. Senam ritmik (irama) adalah rangkaian gerak senam yang dilakukan dengan gerakan langkah-langkah serta ayunan lengan dan sikap badan dengan diiringi suatu irama atau musik.


Senam ritmik merupakan gerakan senam yang diiringi dengan irama atau musik, jadi ritme-nya harus mengutamakan keindahan, kehalusan, keluwesan, dan keharmonisan gerak di samping ketepatan gerak terhadap irama pengiring itu sendiri. Senam irama atau ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu ataupun tidak. Alat yang sering digunakan dalam senam ritme adalah gada, tongkat, simpai, bola, dan pita. Senam ini juga bisa dilakukan baik secara perseorangan, berpasangan, ataupun beregu.

Baca juga:

Kita perlu menguasai gerakan pada senam irama atau ritmik agar mencapai gerakan yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Hal itu sesuai dengan tujuan senam itu sendiri, yaitu bermanfaat untuk membentuk keindahan tubuh, kebugaran, dan kekuatan. Melakukan senam secara rutin merupakan sebuah bentuk kesadaran kita dalam menjaga dan memelihara tubuh agar tetap sehat dan bugar.

5 Manfaat Senam Ritmik (Irama)

Secara lebih rinci, manfaat dari senam irama terutama bagi yang masih muda adalah sebagai berikut.
  1. Agar tubuh tetap sehat dan bugar.
  2. Bisa memperoleh bentuk badan dan sikap tubuh yang lebih baik.
  3. Bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus merupakan kegiatan yang bermanfaat.
  4. Sebagai usaha menyalurkan energi yang berlebihan dengan aktivitas yang positif.
  5. Mengurangi risiko terkena penyakit saat dewasa terutama penyakit jantung dan stroke.
Nah, itulah sedikit pengertian mengenai senam ritmik atau irama beserta manfaat dari senam ritmik itu sendiri. Demikian artikel yang dapat saya share mengenai materi penjaskes dan semoga bermanfaat untuk Anda.

Read More